KOTA TASIKMALAYA, KAPOL.TV — Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Wahid, memberikan tanggapannya terkait keraguan sebagian masyarakat terhadap klaim penurunan angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS).
Wahid mengakui bahwa di lapangan, realita yang dirasakan masyarakat terkadang berbeda dengan angka statistik yang dirilis oleh BPS. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa BPS merupakan lembaga resmi yang kredibel dalam mempublikasikan data persentase kemiskinan.
”Bagaimanapun itu kan realita, BPS hitungannya mungkin tidak dengan masyarakat umum, menghitungnya seperti apa. Itulah, tapi di sisi lain memang persentase itu ya BPS lah yang buat dan kita harus percaya kepada mereka,” ujar Wahid.
Ia juga menambahkan bahwa perbedaan persepsi tersebut bisa terjadi karena adanya perbedaan kriteria dan metode penghitungan antara kriteria perkotaan (kota) yang ditetapkan BPS dengan kondisi objektif maupun pandangan masyarakat di lapangan. Menurutnya, pemerintah daerah selama ini tetap berpatokan pada data resmi dari BPS sebagai acuan dalam melihat tren naik atau turunnya angka kemiskinan.
Meski demikian, Wahid tidak menampik jika di masa lalu pernah ada catatan evaluasi terkait validitas data BPS di tingkat kota, sehingga ke depannya penyusunan kriteria dan krisis data harus terus dicermati agar lebih akurat.
Menanggapi keberhasilan penurunan angka kemiskinan yang diklaim sebagai kinerja pemerintah, Wahid menilai hal tersebut wajar jika dirasakan oleh pimpinan daerah sebagai bagian dari capaian kinerja. Namun, ia sepakat bahwa pemerintah tidak boleh cepat berpuas diri dan harus terus melakukan evaluasi secara berkala.
”Itu wajar ketika misalkan Pak Wali Kota merasakan bahwa ini adalah bagian dari kinerja ya… ketika misalkan tingkat kemiskinan kita menurun… berarti kan itu adalah sebuah keberhasilan dari kepala daerah,” pungkasnya. (Hasbi)