KOTA TASIKMALAYA, KAPOL.TV — Klaim penurunan angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya yang berhasil menembus angka satu digit menuai kritik tajam dari kalangan akar rumput. Pemerintah Kota Tasikmalaya sebelumnya merilis data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatatkan penurunan persentase penduduk miskin menjadi 9,34 persen.
Namun, data statistik tersebut dinilai sangat kontras dengan kondisi riil yang dirasakan oleh warga di kawasan perbatasan. Agus Sofyan, seorang pemuda sekaligus aktivis lingkungan di Tamansari, Kota Tasikmalaya, menilai bahwa klaim penurunan kemiskinan di atas kertas tidak sejalan dengan penderitaan nyata yang dihadapi warga di lapangan.
Menurutnya, angka statistik tersebut kehilangan makna ketika dihadapkan pada persoalan infrastruktur dasar yang terabaikan. Ia mencontohkan kondisi di Kampung Ciangir, Kelurahan Tamansari, di mana warga harus mempertaruhkan nyawa menyeberangi jembatan lapuk, serta masih terjadinya pencemaran air limbah dari TPA Ciangir.
BACA JUGA: Berawal dari TikTok, Gadis Asal Tasikmalaya Nyaris Jadi Korban Pengantin Pesanan WNA Cina
Tak hanya itu, persoalan serupa juga terjadi terkait proyek pembangunan sarana air bersih (Airpum) senilai lebih dari Rp100 juta yang dijanjikan mampu mengairi 20 hektar sawah warga. Alih-alih berfungsi, bangunan proyek tersebut justru dilaporkan sudah retak sebelum airnya sempat mengalir ke lahan pertanian warga.
”Bagaimana mungkin kesejahteraan disebut meningkat, jika untuk sekadar menyeberang sungai warga harus bertaruh nyawa di jembatan lapuk, dan proyek airpum untuk sawah petani sudah retak sebelum mengalir?” ungkap Agus.
Ia menambahkan, potret di wilayah perbatasan seperti di Kelurahan Tamansari dan Setiawargi memperlihatkan bentuk kemiskinan struktural yang luput dari tangkapan BPS. Persoalan di wilayah tersebut bukan sekadar ketersediaan beras, melainkan akses yang dipersulit, infrastruktur yang dibiarkan mangkrak, serta minimnya kehadiran negara di wilayah perbatasan.
Warga setempat juga mengeluhkan kondisi jalan rusak parah di Kelurahan Setiawargi dan Tamansari, minimnya penerangan jalan, serta masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Ironisnya, di tengah minimnya perhatian infrastruktur tersebut, kawasan Tamansari selalu diandalkan dan disebut sebagai lumbung pangan Kota Tasikmalaya saat Musrenbang maupun dalam laporan tahunan.
”Katanya angka miskin turun. Turun di mana? Di sini kami masih pakai jembatan peninggalan aki-aki yang bikin pakai uang sendiri di Kampung Pelung, Kelurahan Tamansari. Jalan rusak parah dan gelap gulita tanpa penerangan,” tegasnya.
Agus menegaskan, penurunan angka kemiskinan tidak boleh sekadar menjadi jargon politik atau deretan angka cantik di baliho. Pemerintah didesak agar membuat kebijakan yang linear dan sebanding lurus dengan kondisi di lapangan, khususnya pemenuhan hak-hak dasar warga perbatasan yang selama ini merasa dianaktirikan dari bagian Kota Tasikmalaya. (Hasbi)