TASIKMALAYA, KAPOL.TV – Program Inklusi ‘Aisyiyah Kabupaten Tasikmalaya memperkuat Layanan Lansia Terintegrasi (LLT) berbasis komunitas untuk menjangkau lansia rentan, terutama mereka yang hidup sendiri dan membutuhkan pendampingan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Pengelolaan LLT Berbasis Komunitas selama dua hari di Hagia Sophia Grand Ballroom, Alhambra Hotel Singaparna, Senin–Selasa (19–20/10/2026).
Pelatihan ini melibatkan tim pengelola LLT dari Desa Sirnaputra, Kecamatan Cigalontang, dan Desa Tanjungpura, Kecamatan Rajapolah. Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber dari berbagai sektor untuk memperkuat kemampuan pengelola dalam memberikan pelayanan kepada lansia.
Koordinator Program Inklusi ‘Aisyiyah Kabupaten Tasikmalaya, Rosmini, S.Pd.I., mengatakan program ini bertujuan memenuhi hak lansia sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka.
Berdasarkan pendataan di dua desa sasaran, jumlah lansia tercatat lebih dari 600 orang dengan tingkat kemandirian dan kebutuhan pendampingan yang beragam.
“Tujuannya untuk mewujudkan kehidupan lansia yang bermartabat. Melalui pelatihan ini, kami ingin meningkatkan kapasitas pengelola agar mampu menjalankan LLT secara terencana, terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Rosmini.
Rosmini menjelaskan, tim pengelola mengelompokkan lansia berdasarkan tingkat kemandirian dan kebutuhan pendampingan. Lansia level 1 umumnya masih aktif dan mampu menjalankan kegiatan sehari-hari secara mandiri.
Lansia level 2 mulai mengalami gangguan kesehatan tertentu. Sementara itu, lansia level 3 membutuhkan pendampingan intensif dari keluarga, kerabat, tetangga, maupun petugas terkait.
Melalui mekanisme jemput bola, tim LLT mendatangi rumah lansia level 3 untuk memeriksa kondisi mereka, mengidentifikasi kebutuhan, dan menghubungkan mereka dengan layanan yang sesuai.
Tim berkoordinasi dengan bidan desa, kader, puskesmas, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya. Mereka membantu lansia mengakses layanan kesehatan, perlindungan sosial, serta dokumen kependudukan sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing instansi.
Rosmini menegaskan, pendampingan langsung sangat penting agar masyarakat tidak mengabaikan lansia yang hidup sendiri.
“Jangan sampai lansia, terutama yang level 3, terpinggirkan dan tidak diketahui kondisinya. Ada kasus lansia yang hidup sendiri tanpa keluarga, kemudian baru diketahui meninggal dunia setelah beberapa hari. Dari kondisi seperti itu, kami tergerak untuk membangun kepedulian bersama,” jelasnya.
Selain mengembangkan LLT, ‘Aisyiyah menjalankan program Sekolah Lansia Berdaya sebagai ruang belajar dan pemberdayaan bagi lansia yang masih mampu mengikuti berbagai aktivitas.
Program di Desa Sirnaputra telah berjalan selama tiga tahun, sedangkan di Desa Tanjungpura memasuki tahun kedua.
Rosmini menjelaskan, LLT tidak hanya menangani kesehatan fisik. Program ini juga memperhatikan kesehatan mental, perlindungan, kehidupan sosial dan keagamaan, serta penguatan ekonomi lansia.
Untuk mendukung pelayanan tersebut, tim pengelola membentuk sejumlah divisi sesuai kebutuhan. Setiap pengelola diharapkan menerapkan materi pelatihan dalam tugas masing-masing, termasuk mendampingi keluarga yang merawat lansia sakit.
“Kami ingin ilmu dari pelatihan ini benar-benar diterapkan oleh setiap pengelola sesuai tugasnya. Bukan hanya memahami teori atau cara merawat lansia, tetapi mampu memberikan pendampingan nyata, termasuk memberikan pelatihan kepada keluarga yang merawat lansia sakit,” katanya.
‘Aisyiyah juga memperkuat kerja sama dengan pimpinan cabang dan ranting, pemerintah desa, serta fasilitas kesehatan agar layanan tetap berjalan meskipun dukungan program dari pusat berakhir.
Rosmini berharap LLT dapat menghubungkan keluarga, masyarakat, pemerintah desa, fasilitas kesehatan, dan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan lansia.
Koordinator Inklusi ‘Aisyiyah Wilayah Jawa Barat, Ima Abwa Putri, mengatakan penguatan LLT juga bertujuan mendorong pelayanan publik yang lebih inklusif bagi kelompok rentan.
Menurutnya, kebutuhan lansia tidak terbatas pada layanan kesehatan. Mereka juga memerlukan akses administrasi kependudukan dan informasi mengenai program bantuan pemerintah.
Karena itu, tim LLT perlu membangun koordinasi dengan OPD dan pemerintah desa agar setiap pihak memahami kebutuhan lansia serta kelompok rentan lainnya.
“Kelompok rentan perlu difasilitasi dan dijemput bola. Setelah pemahamannya sama, kita bisa mendiskusikan bagaimana layanan yang ada menjadi lebih inklusif sehingga lansia yang selama ini kesulitan mengakses pelayanan bisa mendapatkan haknya,” ujar Ima.
Ima mencontohkan persoalan lansia yang kehilangan akses terhadap bantuan setelah perubahan data tingkat kesejahteraan atau desil.
Dalam salah satu kasus, seorang lansia yang hidup sendiri dan memiliki keterbatasan ekonomi sempat menerima bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu). Namun, perubahan desil membuat lansia tersebut tidak lagi menerima bantuan lainnya.
Menurut Ima, persoalan seperti ini membutuhkan koordinasi antarpihak agar petugas memahami kondisi nyata warga. Pemerintah dan instansi terkait juga perlu menempuh mekanisme pembaruan data sesuai prosedur yang berlaku.
“Tim LLT ini lebih berperan sebagai jembatan untuk mendorong pelayanan yang ada menjadi lebih inklusif. Lansia juga perlu mengetahui bahwa ada berbagai layanan yang bisa mereka akses sehingga hak-haknya dapat terpenuhi dengan baik,” jelasnya.
Ima menilai keterbatasan informasi masih menjadi salah satu kendala bagi lansia dalam mengakses layanan. Data awal program menunjukkan sebagian besar lansia di wilayah sasaran memiliki latar belakang pendidikan hingga sekolah dasar.
Kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan saat pemerintah maupun lembaga lain merancang program pelayanan dan pemberdayaan.
Karena itu, ‘Aisyiyah mendorong kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kemampuan fisik dan kondisi lansia. Program tersebut antara lain mencakup hidroponik ramah lansia di Desa Tanjungpura serta produksi makanan ringan yang berpotensi menambah penghasilan.
“Lansia masih bisa diberdayakan. Kami fokus pada sektor informal karena harus menyesuaikan dengan kondisi dan latar belakang pendidikan mereka. Harapannya, lansia tetap produktif, mandiri, dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya,” pungkas Ima.***(FR)