KOTA TASIKMALAYA, KAPOL.TV — Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi, angkat bicara merespons pernyataan Wakil Wali Kota Diky Candra yang mengaku tidak pernah dilibatkan dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kompleks Olahraga Dadaha hingga meluapkan kekecewaannya di hadapan publik.
Menurut Viman, proses penataan kawasan Dadaha sepenuhnya dijalankan oleh dinas teknis bersama tim penataan yang telah dibentuk. Kebijakan tersebut disusun mengacu pada site plan serta master plan kawasan agar fungsi utamanya sebagai ruang olahraga dan rekreasi dapat terwujud.
”Oh iya itu kan dinas teknis sebetulnya, dan juga ada tim penataan di sana. Jadi ini kan berprogres penataan Dadaha ini sesuai dengan site plan dan master plan-nya di mana saja. Karena itu teknis, saya pun dengan tim itu masuk tim penataannya di sana. Jadi dilibatkan enggak dilibatkan, sebetulnya bersama-sama,” ujar Viman saat dikonfirmasi mengenai tuduhan tak melibatkannya sang wakil.
BACA JUGA: Gagal Kelabui Warga, Siasat Dua Pemuda di Rajapolah Sembunyikan Pot Ganja di Kebun Cabai Terbongkar
Menjawab tudingan minimnya koordinasi dan transparansi, Viman menegaskan bahwa alur pelaporan tata kelola pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya melalui mekanisme resmi organisasi perangkat daerah.
”Kan tim penataan setelah rapat segala macam ada tembusan, ada nota dinas, pelaporan. Jadi spiritnya untuk Dadaha, penataan mengedepankan fungsi olahraga dan rekreasi,” jelasnya.
Ia juga menepis anggapan adanya sumbatan komunikasi atau pola arahan satu arah di internal Pemkot Tasikmalaya. Menurutnya, seluruh jajaran kepemimpinan berjalan dalam satu pijakan dokumen perencanaan daerah yang sama.
”Kalau pemerintahan semuanya satu, ada RPJMD, visi misi, dan soal laporan progres itu semua sudah ada,” tegas Viman.
BACA JUGA: Kabupaten Tasikmalaya Hadirkan Youth Fest 2026, Fasilitasi Ruang Kreasi dan Kolaborasi Pemuda
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Diky Candra secara terbuka meluapkan amarahnya saat menghadiri peresmian shelter PKL Dadaha pada Rabu (7/10/2026) siang. Diky mengaku tidak pernah diajak berdiskusi terkait regulasi penataan PKL sejak awal, sekaligus mengecam sikap para kepala dinas yang tak mengindahkan disposisinya untuk hadir mewakili agenda tersebut.
”Yang pertama, saya diundang sama masyarakat, karena saya ada acara di DPR RI dan saya sebagai wakil wali kota mencoba mendisposisikan tapi gak ada satupun yang datang (kepala dinas), jadi saya kesini sendiri,” kata Diky kala itu.
Terkai regulasi penataan kawasan tersebut, Diky menyatakan tidak tahu-menahu karena Wali Kota langsung menunjuk pejabat teknis.
”Saya juga tidak pernah dilibatkan mengenai hal ini, karena dari awal sejak pak wali memerintahkan Pak Asep MP, sehingga saya tidak tahu menahu regulasi dan hal lainnya tidak tahu menahu,” ungkapnya.
BACA JUGA: Gebrakan Baru Ekonomi Daerah, Tasikmalaya Great Sale 2026 Resmi Dimulai!
Diky pun menyayangkan sikap jajaran dinas yang dinilainya enggan mendampinginya di lapangan saat jadwal agenda pimpinan saling berbenturan.
”Kalau boleh jujur saya hari ini marah sekali, marahnya wah saya kerja sendiri, terus terang. Padahal saya ditunggu di DKI sudah lama, sementara saya harus mewakili pak wali di PPIK dan itu baru semalam perintahnya, saya nurut, saya ikuti. Bayangin badan saya cuma satu, saya harus ada di dua tempat, wajar dong saya minta disposisi, tapi tidak ada yang mau,” tegas Diky. (Hasbi)