TASIKMALAYA, KAPOL.TV – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tasikmalaya menyoroti ketidaksesuaian penetapan desil masyarakat di lapangan.
Masalah ini berdampak langsung pada ketepatan sasaran berbagai program bantuan dan perlindungan sosial dari pemerintah.
Wakil Sekretaris Bidang Kajian Strategis KNPI Kabupaten Tasikmalaya, Mujib Rahman Wahid, menegaskan fungsi krusial data tersebut.
Menurutnya, desil menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan indikator sosial dan ekonomi.
”Ketepatan penetapan desil menentukan keberhakan sebuah keluarga menerima bantuan,” ujar Mujib.
Namun, ia menemukan fakta berbeda di lapangan. Banyak warga kurang mampu justru masuk ke desil tinggi, sementara warga mampu berada di desil rendah.
Mujib menilai kesalahan penetapan desil bukan sekadar persoalan angka administrasi.
Warga miskin yang masuk ke desil tinggi berisiko kehilangan akses bantuan pangan, pendidikan, hingga kesehatan.
Kondisi tersebut memicu rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Hal ini juga mengikis kepercayaan publik terhadap proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial.
”Ketika keluarga yang membutuhkan gagal menerima bantuan, sementara keluarga mampu justru menikmatinya, rasa ketidakadilan warga makin membesar,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah segera menangani persoalan ini agar tidak berlarut-larut.
KNPI Kabupaten Tasikmalaya mempertanyakan dasar, indikator, serta tolak ukur konkret dalam penetapan desil tersebut.
Meski pemerintah pusat menentukan keputusan akhir, instrumen daerah tetap menjalankan proses pendataan awal.
Sebab itu, Mujib mendesak Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, serta Komisi 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya segera menyikapi hal ini.
”Kami meminta BPS, Dinsos, dan Komisi 4 DPRD mengevaluasi proses ini secara menyeluruh,” katanya.
Ia menyarankan pihak terkait tidak membiarkan masalah data ini merugikan masyarakat.
Guna mengatasi persoalan tersebut, KNPI mendorong pemerintah memperbarui dan memverifikasi data secara berkala.
Langkah ini krusial karena kondisi ekonomi keluarga bergerak dinamis akibat PHK, perubahan pendapatan, maupun bencana alam.
Pemerintah juga perlu menyediakan saluran pengaduan dan perbaikan data yang transparan bagi masyarakat.
”Akurasi data, transparansi, pemutakhiran berkala, serta pengawasan ketat menjadi kunci utama,” tutur Mujib.***(Fajar Rifadi)