KOTA TASIKMALAYA, KAPOL.TV— Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam menindak tegas kasus dugaan perundungan (bullying) dan aksi senioritas yang diduga melibatkan siswa di SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta pihak sekolah untuk tidak ragu mengambil tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa setiap orang tua siswa yang diterima di SMA dan SMK Negeri di Jawa Barat pada dasarnya telah menandatangani pakta integritas. Dokumen tersebut memuat batasan serta tata tertib yang wajib dipatuhi oleh seluruh murid selama mengenyam pendidikan.
”Setiap siswa yang masuk ke SMA dan SMK Negeri, orang tuanya sudah menandatangani pakta integritas. Dalam pakta integritas tersebut, ada kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilanggar oleh siswa,” tegas Dedi saat memberikan keterangan resminya.
Gubernur menjelaskan, pelanggaran terhadap poin-poin yang tercantum dalam pakta integritas memiliki konsekuensi berjenjang yang tegas. Sanksi yang disiapkan mulai dari tindakan pembinaan hingga pengeluaran dari sekolah.
”Pelanggaran yang diakibatkan dari kegiatan tersebut memiliki dampak: satu, peringatan; dua, skorsing; tiga, sampai pemberhentian,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Dedi menginstruksikan pihak manajemen sekolah, khususnya kepala sekolah, untuk berani mengambil keputusan tegas dan objektif tanpa dipengaruhi tekanan dari pihak manapun.
”Selanjutnya, Kepala Sekolah dipersilakan untuk melakukan tindakan sesuai dengan pakta integritas yang ditandatangani, jangan pernah ragu. Apabila ada hambatan, maka tinggal disampaikan kepada Gubernur,” ujarnya menekankan.
BACA JUGA: Ungkap Praktik Senioritas di SMAN 3 Tasikmalaya, Orang Tua Korban: Budaya Bullying Harus Dihentikan
Terkait dengan investigasi kasus di SMAN 3 Tasikmalaya, Dedi menyebutkan bahwa pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah diterjunkan ke lapangan untuk mengumpulkan fakta dan data. Ia meminta agar hasil investigasi dibuka transparan kepada seluruh pihak yang terlibat.
”Selanjutnya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah melakukan investigatif dan saya memintanya untuk diumumkan secara objektif kepada kedua belah pihak,” jelasnya.
Menutup keterangannya, Dedi Mulyadi mengajak seluruh elemen masyarakat dan para orang tua untuk turut menjaga iklim pendidikan serta memerhatikan kesehatan mental dan psikologis anak-anak.
”Semoga kita semua bisa menjaga kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Barat dan setiap orang tua memiliki perhatian (concern) terhadap perkembangan psikologi anak-anak yang menjadi binaannya dalam setiap waktu, yang merupakan kewajiban kita bersama,” pungkasnya. (Red)