Tasikmalaya — Alih fungsi lahan pertanian di Kota Tasikmalaya kembali menuai sorotan. Kali ini, puluhan mahasiswa Universitas Siliwangi (Unsil) turun ke Balai Kota, Selasa (23/9/2025), menuntut pemerintah lebih tegas menyelamatkan sektor pertanian yang kian terancam.
Koordinator aksi, Alik Abidin, menyebutkan bahwa sejak 2009 hingga 2023 tercatat sekitar 400 hektare lahan pertanian di Kota Tasikmalaya berubah menjadi kawasan non-pertanian. Menurutnya, kondisi ini terjadi karena lemahnya regulasi dan belum jelasnya penerapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Alih fungsi lahan terus terjadi tanpa ada pengendalian yang nyata. Kalau dibiarkan, petani akan semakin terhimpit dan ketahanan pangan terancam,” tegas Alik.
Selain persoalan lahan, mahasiswa juga menyoroti kesejahteraan petani. Mereka menilai pemerintah hanya menuntut produktivitas, sementara jaminan harga dan pemasaran hasil panen masih minim. “Saat panen raya, harga jatuh. Saat gagal panen, petani tidak mendapat perlindungan,” tambahnya.
Mahasiswa Unsil sejatinya berencana berdialog langsung dengan Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadan. Namun, wali kota tidak hadir di kantornya sehingga aspirasi mahasiswa hanya disampaikan melalui perwakilan pemerintah kota.
Aksi berjalan tertib hingga sore hari. Para mahasiswa menutup orasi dengan menyerukan agar Pemkot segera menghentikan alih fungsi lahan dan memberi perhatian serius pada nasib petani di Tasikmalaya.
