BANDUNG, KAPOL.TV — Suasana Gedung Merdeka, Kota Bandung, menjadi saksi pengukuhan kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat periode 2026–2031, Jumat (2/10/2026). Di tengah dinamika arus informasi yang kian kencang, jajaran insan pers diingatkan untuk tak melupakan muruah utamanya: berdiri tegak di atas koridor independensi dan fakta.
Pesan tajam tersebut dilontarkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menegaskan bahwa kekuatan pers terletak pada kejujuran dalam menyampaikan kabar tanpa intervensi pihak mana pun.
“Wartawan itu kan independen, maka PWI harus terus menjunjung tinggi independensi, keberpihakan pada fakta dan menyajikan berita sesuai fakta, tidak menambah, tidak mengurangi,” ujar Dedi.
Bagi Dedi, media massa bukan sekadar penyebar kabar, melainkan instrumen krusial penjaga keseimbangan sistem demokrasi. Kehadiran kritik dan pengawasan dari jurnalis adalah obat penawar agar jalannya roda pemerintahan tidak melenceng dari kepentingan publik.
“Karena ini profesi terhormat dalam membangun keseimbangan demokrasi di Indonesia dan Jawa Barat dan upaya melakukan cek and balance terhadap penyelenggaraan pemerintahan kalau di Jawa Barat dipimpin oleh saya,” katanya.
BACA JUGA: Kemitraan Strategis Pemprov Jabar dan PWI: Kawal Transparansi demi Kesejahteraan Warga
Akar Sejarah dan Akar Perjuangan PWI
Dalam acara yang menetapkan Tantan Sulthon Bukhawan sebagai Ketua PWI Jabar dan Oland P Sibarani sebagai Ketua Dewan Kehormatan tersebut, Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, turut membagikan cuplikan dialognya bersama Gubernur. Dedi sempat melempar pertanyaan mengenai peta organisasi kewartawanan di Tanah Air.
”Saya jawab ada empat. Saya jelaskan, PWI, IJTI, AJI, yang keempat terakhir PFI, foto,” ucapnya.
Di antara jajaran wadah pers tersebut, Munir menggarisbawahi keistimewaan PWI sebagai wadah tertua di Indonesia yang dibentuk pada 9 Februari 1946 dengan spirit patriotisme.
”PWI lahir tepatnya pada tanggal 9 Februari 1946. Didirikan oleh para pejuang, wartawan-wartawan pejuang yang turut mengantarkan kemerdekaan dan berjuang turut mempertahankan kemerdekaan, yang tujuannya adalah waktu itu adalah berjuang untuk kemerdekaan rakyat Indonesia,” kata Munir.
Dengan basis massa mencapai lebih dari 30 ribu anggota di penjuru negeri, Munir mengingatkan kepengurusan baru PWI Jabar bahwa posisi kepemimpinan ini mengemban beban moral yang besar.
”Kepercayaan, kehormatan, dan kemuliaan yang diterima hari ini sebagai pengurus nantinya harus dipertanggungjawabkan di akhir masa bakti,” katanya.
BACA JUGA: Mengembalikan Pancasila ke Layar: Arah Baru Revisi UU Penyiaran
Ia menumpukan harapan agar pers dapat berjalan seiringan dengan pemangku kepentingan demi memajukan masyarakat, khususnya di Tanah Pasundan.
”Sebuah keharusan para ‘stakeholder’ untuk saling bekerja sama ketika kita memiliki tujuan yang sama untuk kebaikan Jabar, bangsa, dan negara,” katanya.
Sinergi Tanpa Menggadaikan Daya Kritis
Menjawab tantangan tersebut, Ketua PWI Jawa Barat terpilih, Tantan Sulthon Bukhawan, memastikan organisasinya siap menjalin ikatan kemitraan yang strategis dengan Pemprov Jabar. Namun, ia menyuarakan komitmen tegas bahwa fungsi kontrol sosial pers tidak akan melempem.
Tantan memaparkan bahwa kekuatan PWI Jabar ditopang oleh lebih dari 1.000 jurnalis yang tersebar di 22 kabupaten/kota serta disokong empat kelompok kerja. Menurutnya, jurnalis mengemban tugas ganda sebagai jembatan dua arah antara eksekutif dan warga.
“Kita juga memiliki niat baik, Pak, untuk membesarkan, untuk terus menjadi mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tentunya pemerintah punya kinerja, masyarakat punya partisipasi, dan kita wartawan punya kewajiban untuk terus mengawal,” tegas Tantan.
Sinergi yang dibangun, lanjut Tantan, bakal berfokus pada transparansi publik agar program kerja pemerintah terpapar jelas, sementara suara akar rumput tetap mendapat porsi penyerapan yang layak.
“Dan tentunya kita juga akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, apa yang akan disampaikan Pak Gubernur kepada masyarakat, dan tentu sebaliknya. Kita akan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan tentunya apa yang menjadi keinginan masyarakat,” ucapnya.
Langkah kepengurusan baru ini pun diselaraskan untuk mengawal arah pembangunan daerah, termasuk mendukung capaian visi “Jabar Istimewa, Kota Ditata, Lembur Diurus” yang diusung kepemimpinan Dedi Mulyadi. (Azis)