Tasikmalaya – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat memperkuat langkah strategis dengan menggandeng Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mendorong kebangkitan konten lokal. Kolaborasi bertajuk “Nyemah Atikan Penyiaran” ini difokuskan pada penguatan regulasi sekaligus positioning konten lokal sebagai masa depan penyiaran, khususnya di wilayah Priangan Timur.
Kegiatan yang digelar di Aula Bale Bank Indonesia Tasikmalaya, Selasa (21/4), dihadiri ratusan perwakilan pers mahasiswa. Forum ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah baru penyiaran di tengah derasnya disrupsi digital yang kian tak terbendung.
Media Sosial Dinilai Mulai Menggerus Budaya
Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet, menegaskan bahwa tantangan penyiaran saat ini tidak lagi sederhana. Arus informasi yang masif melalui media sosial dinilai mulai menggerus nilai-nilai sosial dan budaya lokal.
“Penyiaran tidak bisa menjadi benteng sendirian. Harus ada tanggung jawab bersama untuk menjaga nilai sosial budaya dan identitas kesundaan di Priangan Timur,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan hasil riset terhadap 601 responden yang menunjukkan lebih dari 50 persen masyarakat menilai media sosial telah mendekomposisi nilai sosial budaya. Dominasi interaksi berbasis gawai menjadi tantangan serius bagi eksistensi penyiaran konvensional.
Konten Lokal Lemah, Regulasi Dinilai Tidak Seimbang
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, menyoroti masih lemahnya posisi konten lokal di mata publik. Ia menilai, salah satu persoalan utama terletak pada penempatan jam tayang yang tidak strategis.
“Konten lokal sering ditempatkan di jam yang tidak layak, bahkan dini hari. Ini jelas membuatnya sulit menjangkau audiens,” tegasnya.
Rafael juga menyoroti ketimpangan regulasi antara media penyiaran dan platform digital. Menurutnya, lembaga penyiaran dibatasi aturan ketat, sementara platform digital relatif bebas tanpa pengawasan yang seimbang.
“Ini kompetisi yang tidak adil. Penyiaran diatur ketat, sementara digital nyaris tanpa sensor,” tambahnya.
Ia mendorong adanya penyesuaian kebijakan agar media penyiaran tetap relevan dan mampu menjalankan fungsi strategisnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menjaga ketahanan sosial budaya.
Pers Lokal Jadi Garda Depan
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candranegara, turut mengapresiasi kolaborasi lintas sektor ini. Ia menekankan pentingnya peran pers lokal dalam menjaga keseimbangan informasi dan literasi masyarakat.
“Pers lokal sering kali lebih memahami wilayahnya dibandingkan pemimpinnya sendiri. Ini kekuatan yang harus dimanfaatkan,” ujarnya.
Namun, ia juga mengingatkan agar perkembangan ekosistem penyiaran tidak justru melemahkan budaya literasi.
“Jangan sampai masyarakat hanya dimanjakan tontonan instan hingga minat baca menurun,” pungkasnya.
Momentum Kebangkitan Konten Lokal
Kolaborasi antara KPID, pemerintah daerah, DPRD, serta kalangan akademisi dan pers mahasiswa ini diharapkan menjadi titik balik bagi kebangkitan konten lokal di Jawa Barat. Di tengah arus globalisasi digital yang semakin masif, penguatan identitas budaya melalui konten berkualitas dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
Jika tidak diperkuat dari sekarang, konten lokal berisiko semakin tersisih di tengah dominasi konten global. Sebaliknya, dengan strategi yang tepat, konten lokal berpeluang besar menjadi tuan rumah di ruang digitalnya sendiri.
