KOTA TASIKMALAYA, KAPOL.TV – Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, blak-blakan mengungkapkan kekecewaannya lantaran tidak pernah diajak berdiskusi terkait kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di area Kompleks Olahraga Dadaha.
Kekesalan tersebut memuncak saat Diky menghadiri acara peresmian shelter PKL Dadaha pada Rabu (7/10/2026) siang. Dalam agenda tersebut, jajaran dinas terkait tampak absen dan hanya Kepala Disporabudpar, Deddy Mulyana, yang terlihat hadir mendampingi.
Ia menjelaskan bahwa kehadirannya di lokasi merupakan bentuk pemenuhan undangan warga. Di saat bersamaan, ia sebenarnya memiliki keterbatasan waktu karena harus membagi tugas dengan agenda formal lain, termasuk perintah mendadak untuk mewakili Wali Kota di PPIK serta keberangkatan ke Jakarta. Sayangnya, instruksi disposisi yang ia turunkan kepada jajaran kepala dinas untuk menggantikannya justru tak diindahkan.
”Yang pertama, saya diundang sama masyarakat, karena saya ada acara di DPR RI dan saya sebagai wakil wali kota mencoba mendisposisikan tapi gak ada satupun yang datang (kepala dinas), jadi saya kesini sendiri,” kata Diky dengan nada menggebu-gebu.
BACA JUGA: OJK, FKIJK, dan Pemkot Tasikmalaya Dorong Ekonomi Daerah Lewat Great Sale 2026
Terkait aturan dan regulasi penataan PKL Dadaha, Diky mengaku tidak tahu-menahu sejak awal. Menurutnya, Wali Kota langsung menunjuk Asep MP—pejabat ASN yang saat ini telah purna tugas—tanpa pernah melibatkan dirinya dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan.
”Saya juga tidak pernah dilibatkan mengenai hal ini, karena dari awal sejak pak wali memerintahkan Pak Asep MP, sehingga saya tidak tahu menahu regulasi dan hal lainnya tidak tahu menahu. Makanya harapannya ada yang paham dan diwakili hadiri,” tegasnya.
Diky pun tidak menutupi rasa jengkelnya karena merasa ditelantarkan saat menjalankan tugas di lapangan tanpa dukungan dari jajaran dinas teknis Pemkot Tasikmalaya.
”Kalau boleh jujur saya hari ini marah sekali, marahnya wah saya kerja sendiri, terus terang,” ucapnya.
Menurutnya, membagi tugas melalui disposisi adalah hal wajar mengingat banyaknya jadwal pimpinan daerah yang saling berbenturan dalam satu waktu.
”Padahal saya ditunggu di DKI sudah lama, sementara saya harus mewakili pak wali di PPIK dan itu baru semalam perintahnya, saya nurut, saya ikuti. Bayangin badan saya cuma satu, saya harus ada di dua tempat, wajar dong saya minta disposisi, tapi tidak ada yang mau,” bebernya.
”Makanya mohon maaf saya kurang puas dengan kondisi hari ini, gak ada yang mau satupun. Sampai saya ke camat alasannya sakit, informasinya semalam,” lanjutnya.
BACA JUGA: 2.356 ASN Tasikmalaya Telah Dipetakan, Pemkab Mulai Terapkan Manajemen Talenta
Ia menambahkan bahwa fenomena menghadiri acara tanpa pendampingan dari dinas sektoral sejatinya sudah kerap terjadi selama masa jabatannya.
”Selama ini monggo cek saya penuhi undangan jarang didampingi dinas. Cuma karena hari itu bentrok dan saya harus ke Jakarta makanya minta disposisi, tapi susaaaah, gak ada yang mau,” pungkas Diky. (Hasbi)