Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Tasikmalaya terus memperkuat upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di wilayah Priangan Timur.
Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui kegiatan Pelatihan Laporan Keuangan dan Analisis Kelayakan Usaha bagi BUMDes se-Kabupaten Tasikmalaya, yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya pada Kamis (23/10).
Kegiatan ini diikuti oleh 140 peserta pengelola BUMDes dari berbagai kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas manajerial agar BUMDes dapat mengelola usaha secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Kepala Bagian Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, Keuangan Daerah, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Tasikmalaya, Dendy Juandi, menyampaikan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, Bank Indonesia, Kadin, serta industri jasa keuangan.
“Untuk meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan, dibutuhkan pendampingan berupa pelatihan pencatatan dan analisis keuangan usaha. Dengan laporan keuangan yang rapi dan kredibel, proses pengajuan pembiayaan akan menjadi lebih cepat dan peluangnya lebih besar,” kata Dendy.
Ia menambahkan, pelatihan ini bukan hanya sekadar kegiatan literasi, tetapi merupakan bagian awal dari pendampingan berkelanjutan.
“Pendampingan harus mencakup seluruh aspek, mulai dari perbaikan produk, strategi pemasaran hingga monitoring usaha. Dengan begitu, BUMDes bisa tumbuh kuat dan berdaya saing,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi menekankan pentingnya sistem pelaporan keuangan yang baik sebagai dasar pengelolaan usaha desa.
“BUMDes diharapkan tidak hanya menjadi unit usaha, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mampu menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Pengelolaan keuangan yang tertib adalah cerminan dari tata kelola profesional,” ucapnya.
Asep juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan BUMDes.
“Hindari segala bentuk intervensi yang bisa mengganggu independensi manajerial. Pengelolaan keuangan harus berdasarkan kejujuran dan akuntabilitas. Dengan tata kelola yang baik, BUMDes akan menjadi pilar ekonomi yang kuat di tingkat desa,” tegasnya.
Kegiatan pelatihan ini juga dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya Azhar Livaldy Setyawiguna, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Asep Darisman, Ketua Kadin Kabupaten Tasikmalaya Cecep D. Abdul Qoyum, serta Ketua BUMDes Kabupaten Tasikmalaya Tutus Suryadi.
Melalui sinergi ini, OJK Tasikmalaya dan TPAKD Kabupaten Tasikmalaya menegaskan komitmennya untuk terus memperluas literasi dan inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat.
Pelatihan BUMDes ini menjadi bagian nyata dalam membangun ekosistem keuangan desa yang sehat, aman, dan berkelanjutan.
