Tasikmalaya — Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, kembali menjadi sorotan publik. Ia resmi dilaporkan oleh organisasi masyarakat Jaman Muda Tasikmalaya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 19 September 2025 terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan proyek dan anggaran daerah.
Salah satu kasus yang dilaporkan adalah proyek pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan Tanjungjaya. Proyek ini semula bernilai Rp 700 juta dan telah memiliki pemenang tender. Namun setelah Bupati menjabat, proyek dihentikan tanpa alasan jelas. Tak lama kemudian proyek dilanjutkan kembali, namun oleh pihak lain yang disebut dekat dengan Bupati, dengan anggaran membengkak hingga Rp 1,4 miliar.
Ketua Jaman Muda Tasikmalaya, Fadlan Syahrizal, menilai kebijakan ini sarat kepentingan. Ia menuding adanya praktik pemotongan anggaran (cut off) yang dijadikan alat untuk memeras kontraktor.
“Siapa yang sanggup menyetor sekitar 3% dari nilai kontrak, dialah yang akan memenangkan tender proyek,” ungkap Fadlan.
Selain proyek infrastruktur, laporan juga mencatat adanya dugaan setoran Rp 126 juta terkait pengadaan hewan kurban tahun 2025. Kasus tersebut bahkan telah lebih dulu dilaporkan ke Polres Tasikmalaya, namun belum ada tindak lanjut yang jelas.
Bukan kali ini saja Bupati Tasikmalaya dilaporkan. Sebelumnya, sejumlah dugaan serupa telah masuk ke Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Polres, namun masyarakat menilai proses hukum berjalan lambat dan tidak transparan.
Isu ini juga dikaitkan dengan dugaan “hutang politik” pasca Pilkada 2024 yang disebut-sebut memengaruhi distribusi proyek dan anggaran daerah.
Menanggapi laporan tersebut, Bupati Cecep Nurul Yakin menegaskan bahwa kebijakan rasionalisasi anggaran dilakukan demi efektivitas APBD, bukan untuk kepentingan pribadi.
“Kami ingin menyesuaikan belanja daerah dengan kondisi kas yang ada,” jelasnya.
Publik kini menunggu langkah tegas KPK dalam menindaklanjuti laporan ini, mengingat kasus serupa sudah berulang kali mencuat di Kabupaten Tasikmalaya.
