JAKARTA, KAPOL.TV — Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, mengajak seluruh elemen bangsa menghormati mandat konstitusional Presiden Prabowo Subianto.
Mandat itu terkait penentuan Wakil Presiden pengganti, menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
“Konstitusi kita sangat jelas. Ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari calon yang diajukan oleh Presiden,” ujar Yuddy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurut Yuddy, Presiden memang mengajukan dua nama secara formil. Namun secara substansi, konstitusi menempatkan Presiden sebagai pihak yang menentukan siapa yang layak mendampinginya.
“Para perumus amandemen UUD 1945 secara sadar memberikan kewenangan itu kepada Presiden, bukan kepada partai, bukan kepada fraksi, dan bukan kepada kelompok mana pun,” jelasnya.
Yuddy menilai rancangan konstitusi itu memiliki alasan kuat. Dalam sistem presidensial, Presiden memegang tanggung jawab tertinggi pemerintahan di hadapan rakyat.
Menurutnya, Presiden akan mempertanggungjawabkan seluruh keberhasilan maupun kegagalan pemerintahan hingga 2029. Beban pertanggungjawaban itu tidak berpindah kepada pihak yang mengusulkan nama.
“Maka wajar dan sah jika Presiden memiliki preferensi pribadi tentang siapa yang paling tepat mendampinginya. Preferensi itu bukan selera semata, melainkan kebutuhan tata kelola. Tidak ada pemimpin yang bisa bekerja efektif dengan wakil yang tidak ia percayai sepenuhnya,” ujar mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut.
Yuddy juga menegaskan usulan nama boleh datang dari mana saja. Partai, tokoh, maupun masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, dan hal itu menjadi bagian dari demokrasi yang sehat.
“Namun pada akhirnya, kita semua perlu memberikan penghormatan, kepercayaan, dan dukungan penuh kepada siapa pun yang menjadi pilihan Presiden,” katanya.
Yuddy menambahkan, MPR sebagai pemegang hak suara dalam memilih Wakil Presiden perlu memahami suara hati dan kebatinan Presiden Prabowo.
“Para anggota MPR yang mulia harus mengetahui siapa yang diinginkan Presiden sebagai pendamping pemerintahannya hingga tahun 2029. Dengan memahami kehendak itu, MPR dapat menghormati sekaligus memberikan dukungan penuh atas pilihan beliau,” tuturnya.
Menurutnya, dukungan itu penting demi pemerintahan yang solid hingga akhir masa jabatan.
Dari kacamata ekonomi politik, Yuddy menilai Presiden membutuhkan wakil yang mampu meringankan beban pemerintahan. Sosok itu idealnya sudah lama dipercaya Presiden dan teruji kesetiaannya pada visi pemerintahan.
“Kepercayaan seperti itu tidak bisa dibangun dalam hitungan minggu. Ia lahir dari perjalanan panjang bersama,” ujarnya.
Selain itu, Presiden membutuhkan wakil yang piawai menjaga komunikasi dengan parlemen dan seluruh kekuatan politik, termasuk yang berada di luar koalisi. Dengan begitu, kebijakan pemerintah berjalan tanpa hambatan politik yang tidak perlu.
Di tengah tekanan ekonomi global, menurut Yuddy, Wakil Presiden juga perlu memahami seluk-beluk kebijakan ekonomi dan anggaran negara.
“Pasar dan dunia usaha membaca setiap sinyal politik. Wakil Presiden yang terbiasa mengawal kebijakan ekonomi dan keuangan negara akan memperkuat kepercayaan investor,” katanya.
Yuddy menambahkan, Indonesia membutuhkan wakil yang terbiasa menyelesaikan persoalan dengan dialog. Sosok itu juga perlu mampu menjembatani kelompok berbeda pendapat dan mendengar aspirasi rakyat.
“Dalam bahasa ekonomi politik, figur seperti ini menurunkan biaya transaksi politik. Pemerintahan menjadi lebih efisien karena energi tidak habis untuk mengelola konflik, melainkan untuk bekerja,” jelasnya.
Tak kalah penting, Yuddy menilai Wakil Presiden dalam sistem presidensial harus hadir untuk menguatkan Presiden. Menurutnya, wakil presiden tidak seharusnya menjadi pusat kekuasaan kedua.
“Yang dibutuhkan adalah sosok yang terbiasa bekerja tanpa membangun panggung sendiri, yang lebih memilih menyelesaikan persoalan di balik layar daripada mencari sorotan. Wakil seperti itulah yang benar-benar meringankan beban Presiden,” katanya.
Yuddy mengingatkan proses pengisian kursi Wakil Presiden perlu berlangsung tenang dan cepat. Ketidakpastian politik yang berlarut-larut akan berdampak langsung pada kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi.
“Semakin cepat semua pihak menghormati pilihan Presiden, semakin cepat pemerintahan kembali utuh dan fokus bekerja untuk rakyat. Mari kita hormati suara hati Presiden, dan percayakan kepada para anggota MPR yang mulia untuk mewujudkannya,” pungkasnya.***(Tim Liputan)