Upaya pencegahan korupsi terus digaungkan. Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Kebudayaan, menggelar sosialisasi pengelolaan bantuan pemerintah di Hotel Harmoni, Jumat (12/9/2025). Acara ini dihadiri lebih dari 110 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari perangkat desa, komunitas seni budaya, perguruan pencak silat, SMK seni, hingga mahasiswa.
Dalam sambutannya, Ferdiansyah menegaskan pentingnya kesadaran kolektif dalam menjaga transparansi. “Penerima bantuan pemerintah harus ikut bertanggung jawab memastikan dana yang diberikan digunakan sesuai peruntukannya. Mencegah korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tapi juga masyarakat penerima manfaat,” ujarnya.
Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan, Fryda Lucyana, juga menekankan bahwa korupsi tidak boleh menjadi budaya. “Kalau korupsi sudah dianggap hal biasa, semua bisa terbawa arus. Kita harus punya pemahaman, misi, dan tujuan yang sama untuk mencegah korupsi sejak dini,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Alayubi, mengingatkan bahwa Presiden Prabowo telah menetapkan korupsi sebagai musuh bersama bangsa. Ia menilai langkah sosialisasi seperti ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra, menambahkan perspektif pribadi. Meski mengaku awalnya enggan kembali ke dunia birokrasi, ia menegaskan tekad untuk menjaga integritas. “Saya selalu berupaya agar tidak terjebak pada korupsi, sekecil apapun itu,” kata Diky.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah, tokoh budaya, hingga masyarakat diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mengawal penggunaan anggaran, sehingga bantuan yang digelontorkan benar-benar sampai pada yang berhak.
